Oomph Logo
 

  BERITA TERKINI

Pemerintah Tak Lagi Aktif Memblokir Konten Ilegal
3 Months, 2 Weeks ago

Pemerintah Tak Lagi Aktif Memblokir Konten Ilegal

Usai diterbitkannya Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Elektronik (PP PSTE), pemerintah tidak lagi aktif melakukan pemblokiran. Tapi, pemerintah dapat memberlakukan denda yang signifikan bagi platform yang memuat konten ilegal.



“Platform seperti Facebook dan Twitter, yang memfasilitasi konten ilegal menurut UU, akan didenda antara 100-500 juta per konten. Kalau Whatsap tidak termasuk yang bisa diambil tindakan itu, karena sifat percakapannya satu arah,” kata Dirjen Aptika Kementerian Komunikasi dan Informasi, Samuel Abrijani P, Senin (4/11).



Jenis konten yang bisa dikenai sanksi antara lain adalah pornografi, perdagangan manusia, perdagangan narkoba, radikalisme yang mempromosikan terorisme dan ujaran kebencian.



Samuel mengatakan aturan denda itu akan diberlakukan pada 2021. Pihaknya juga telah bertemu dengan penyedia platform untuk melakukan sosialisasi.

Selain denda, juga ada pemberian sanksi administratif termasuk teguran tertulis, denda administratif, penghentian sementara, pemutusan akses, hingga dikeluarkan dari daftar.