Oomph Logo
 

  BERITA TERKINI

Pesan Viral RS Bintang 5 Tak Boleh Tolak Pasien BPJS
1 Month, 2 Days ago

Pesan Viral RS Bintang 5 Tak Boleh Tolak Pasien BPJS

Baru-baru ini viral beredar pesan lewat Whatsapp yang mengatasnamakan Kementerian Kesehatan. Begini isinya:

"Gebrakan Menteri Kesehatan yang baru dr. Terawan:



Pasien BPJS dalam kondisi darurat bisa masuk dan ditangani secara serius di rumah sakit manapun termasuk RS bintang 5 tanpa harus membayar lebih dahulu.

Dalam kondisi darurat, RS tidak boleh tanya tentang pembayarannya. Pasien kondisi darurat harus ditangani RS sampai maksimal baru bicara tentang biaya.

Pasien Panduan Bpjs tidak wajib membayar sepeserpun walau RS bintang 5 tidak ikut BPJS. Karena setelah melewati masa krisis, pasien dapat durujuk ke RS yang sudah bergabung dengan BPJS, dan rumah sakit yang telah menangani pasien gawat darurat dapat menagihkan ke BPJS.



Bergabung dengan BPJS kelas manapun.

Apabila ada rumah sakit yang menolak pasien dalam kondisi darurat, laporkan ke 1500567 HaloKemenkes atau www.kemkes.go.id, tweet @KEMENKES.

Sebarkan info ini dan laporkan ke Kemenkes 1500567 dan viralkan rumah sakit yang menolak rakyat Indonesia yang sakit kondisi darurat.



Sanksi terberat RS yang menolak pasien dalam kondisi darurat adalah pencabutan izin rumah sakit."

″Sudah pernah diklarifikasi BPJS Kesehatan, menurut mereka termasuk hoaks,″ kata Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan, drg. Widyawati, Rabu (6/11).

Rumah sakit tidak mengenal klasifikasi Bintang 5, melainkan RS Kelas A, B, C dan D. Kelas pelayanan rumah sakit untuk pasien JKN terdiri dari Kelas 1, 2 dan 3. RS tidak boleh mengabaikan pelayanan gawat darurat. Pasien harus langsung mendapat pelayanan dari rumah sakit manapun, tidak bergantung terdaftar tidaknya rumah sakit tersebut di BPJS sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018.

Terkait sanksi, memang ada pelarangan rumah sakit meminta uang muka di awal sebelum pelayanan dilakukan, tertuang pada UU 36 Tentang Kesehatan Tahun 2009 Pasal 32 ayat 2. Tapi tidak menjelaskan peraturan pencabutan izin rumah sakit.